🐃 Kekuasaan Eksaminatif Dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Dijalankan Oleh

Padabentuk pemerintahan aristokrasi, kekuasaan dipegang oleh beberapa orang yang dianggap mempunyai peran utama dalam negara, misalnya cendekiawan. Prancis adalah contoh negara yang sempat menjalankan bentuk pemerintahan ini, sekitar tahun 1700-an. 4. Oligarki Hampir sama dengan aristokrasi, oligarki dijalankan oleh beberapa orang yang Itulahbeberapa cara untuk mempertahankan kekuasaan dalam dunia politik. Dari ketiga cara tersebut dapat dikatakan bahwa sangat tidak menggambarkan sistem pemerintahan demokrasi. Bagi negara-negara demokrasi akan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat dan memberikan kebebasan berpendapat bagi masyarakatnya. Kekuasaaneksaminatif dijalankan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK bersifat bebas dan mandiri. Kekuasaan Moneter : Kekuasaan untuk menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta memelihara kestabilan nilai rupiah. menggambarkansebuah sistem pemerintahan dan pembagian kekuasaan dalam Negara Republik Indonesia. A. Tujuan Pembelajaran Setelah kegiatan pembelajaran 1 ini diharapkan kalian dapat menganalisis Nilai-nilai Pancasila dalam sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Kemudian mampu mengidentifikasi sistem pemerintahan Republik Indonesia. Dalampemerintahannya, beliau membuat kabinet beranggotakan 16 menteri yang diambil dari jajaran ABRI, Golkar, PPP, dan PDI. Kabinetnya pimpinannya dinamakan Kabinet Reformasi Pembangunan yang dilantik 22 Mei 1998. Dalam bidang perekonomian, Habibie melakukan beberapa tindakan. Hal-hal yang dilakukan Habibie dibidang ekonomi, antara lain: 1. Dalamsistem politik Indonesia hal ini dijalankan langsung oleh presiden yang dibantu oleh menteri. Dalam tatanan yang lebih rendah dilaksanakan oleh gubernur dan terakhir oleh bupati. Kekuasaan legislatif merupakan lembaga yang diperuntukkan untuk membuat legislasi atau perundang-undangan. Oleh sebab itu, pada masa pemerintahan reformasi 24 KATA PENGANTAR Segala puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan dalam penulisan makalah mengenai Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Amandemen) ini. Berikut ini penulis mempersembahkan sebuah makalah dengan judul "Struktur pemerintahan Indonesia berdasarkan UUD 1945 (Amandemen)", yang menurut kami dapat Pasal37 ayat (5) UUD RI tahun 1945. 2. Makna Pemerintahan Republik Indonesia. Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional sebagai bentuk pemerintahan. Dalam konstitusi Indonesia Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan "Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik". Kekuasaanini dijalankan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "Majelis Permusyawaratan Rakyat berwenang mengubah dan menetapkan Undang-Undang Dasar." 2. 1IfQ9.

kekuasaan eksaminatif dalam sistem pemerintahan indonesia dijalankan oleh