🦫 Jurnal Perekonomian Indonesia Dalam Era Globalisasi

DALAMMEMBANGUN EKONOMI UNTUK MENGHADAPI ERA GLOBALISASI . Samsul Arifin . STIE NU Jepara, Jl. Taman Siswa (Pekeng) Tahunan Jepara . Abstraksi . Sejalan dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 JurnalAktor Dalam Ekonomi Politik Internasional. January 29, 2022 by. Teori kedua adalah merkantilisme yang menitikberatkan pada negara sebagai aktor dominan dalam ekonomi politik internasional. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga Indonesia E Kedua otonomi daerah dan desentralisasi fiskal merupakan langkah strategis bangsa Indonesia untuk menyongsong era globalisasi ekonomi dengan memperkuat basis perekonomian daerah. Hal-hal yang mendasar dalam undang-undang ini adalah kuatnya upaya untuk mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan prakarsa dan kreativitas, Akibatadanya era globalisasi membawa pengaruh kepada seluruh aspek, baik dari segi Pendidikan, Ekonomi, Sosial, IPTEK, bahkan moral anak remaja pun mengalami perubahan. Hal yang sangat mengguncangkan bagi seluruh negara adalah masalah perekonomian. Tetapi di indonesia tidak hanya itu, krisis moral anak remajapun sangat memprihatinkan. Globalisasimerupakan suatu peristiwa yang menimbulkan banyak perubahan dalam segala aspek kehidupan masyarakat terutama generasi muda. Kemudahan dalam mendapatkan informasi mengubah pola pikir generasi muda menjadi lebih modern. Hal ini, dapat mempengaruhi minat generasi muda dalam melestarikan kesenian tradisional Indonesia. 19791980 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Prof. Subekti, SH) 1980/1981 BPHN Mengkaji Hukum Ekonomi (Mr. Nugroho/ Drs. Sumantoro) 1981-1985 BPHN Mengkaji Hu kum Ekonomi (Dr. Sumantoro) Di UI, Pusat Studi Hukum Dagang diganti Pusat Studi Hukum dan Ekonomi (1977)-Ch.Himawan Di Undip dibuka Pascasarjana Hukum Ekonomi dan Teknologi Karenapada era globalisasi, budaya asing dengan bebas masuk ke Indonesia tanpa bisa dibendung, dan tidak bisa dipungkiri hal itu akan berpengaruh pada bahasa Indonesia. Dan sudah menjadi tanggung jawab bangsa Indonesia untuk menjaga dan tetap melestarikan keaslian bahasa Indonesia, karena bahasa adalah salah satu faktor penting suatu bangsa WidyaAmerta Jurnal Manajemen Fak. Ekonomi, Vol. 1 No. 1 Maret 2014 3 C. Pembahasan 1. Berbisnis dalam era Globalisasi Bisnis (business) terdiri dari semua aktivitas yang bertujuan mencari laba dan perusahaan yang menghasilkan barang serta jasa yang dibutuhkan oleh sebuah sistem ekonomi. Sebagian bisnis menghasilkan barang-barang berwujud, Abstract Pasar modal memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara. Kegiatan di pasar modal begitu marak dan complicated, maka sangat membutuhkan hukum yang mengaturnya agar kegiatan di pasar modal menjadi teratur dan adil.Berkaitan dengan masalah perkembangan perekonomian, perbaikan struktur permodalan dunia usaha JurnalKependudukan Indonesia | Vol. 10 No. 2 Desember 2015 | 89-100 JURNAL KEPENDUDUKAN INDONESIA p-ISSN : 1907-2902 (Print) belakang ekonomi, sosial, dan budaya yang semakin beragam. Di negara tujuan, sebagian imigran dan kompleksitas migrasi dalam era globalisasi belum pernah terjadi sebelumnya (Li, 2008; King, 2012; Engbersen, 2012 Perkembanganyang terjadi di dunia internasional di era globalisasi membawa pengaruh terhadap pembangunan hukum nasional suatu negara. Pengaruh itu juga dapat dirasakan di Indonesia dalam pembentukan hukum. Walaupun demikian pengaruh tersebut tidak boleh menyimpang dari fungsi primer hukum itu sendiri, yaitu fungsi perlindungan, keadilan dan amunisi” di era globalisasi. Selain itu, dalam menghadapi tantangan Indonesia kini, juga harus memperhatikan dari sudut pandang sosilogis bahwa, terdapat unsur-unsur sosiologi glo-bal dalam perkembangan globalisasi yang berdampak pada perkembangan sosial budaya masyarakat. Pola perkembangan ketatanegaraan pada sistem peme- 4tNr. Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubi-tubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undang-undang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 EKONOMI MAKRO DAN DEREGULASI PASAR UANG DAN GLOBALISASI DI INDONESIA Oleh Munir Tubagus ABSTRAK Dalam era globalisasi di mana integrasi pasar uang dan modal semakin nyata sosoknya, kebijakan ekonomi makro menghadapi tantangan yang bertubitubi dengan semakin rumitnya dan saling terkaitnya variabel yang harus ikut diperhitungkan. Makalah ini bermaksud menengok sekejap kepada kebutuhan pendayagunaan kebijakan fiskal dalam peningkatan perannya sebagai salah satu kebijakan makro ekonomi. Kesimpulan yang diperoleh adalah bahwa perhitungan yang benar mengenai dampak moneter dari anggaran pemerintah, peningkatan sumner tabungan dalam negeri melalui revitalisasi perpajakan dan perubahan strategi perpajakan. Pemangkasan pungutan bukan pajak melalui undangundang yang berwibawa dan enforceabel akan mampu menciptakan sistem keuangan negara yang terpadu dan sehingga perannya sebagai alokator, distributor dan stabilisator menjadi berfungsi optimal. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 A. Pendahuluan Faktorfaktor dalam pengendalian ekonomi makro Salah satu faktor utama dalam pengendalian ekonomi makro adalah tingkat inflasi, yang di Indonesia diukur menurut tingkat. perubahan Indeks Harga Konsumen IHK. Dengan semakin kompleksnya struktur ekonomi, perdagangan dan keuangan, maka semakin rumit ula cara lasi. Kombmas kebijakan yang beragam harus digunakan secara tepat, seperti kebijaksanaan moneter, kebijaksanaan fiskal, kebijaksanaan perdagangan, kebijakan dan kebijaksanaan penetuan harga dan kerangka kebijaksanaan moneter, inflasi dapat ditekan dengan cara mengatur menaikkan tingkat bunga fasilitas diskonto. Sedangkan pada kebijaksanaan fiskal, inflasi dapat ditempuh di antaranya dengan menciptakan surplus anggaran, yakni dengan jalan menurunkan permintaan total melalui penurunan pengeluaran pemerintah, ataupun dengan menaikkan tarif pajak. Dalam hal kebijaksanaan tarif, pengendalian inflasi dapat dilakukan dengan menurunkan tarif bea ma uk untuk barangbarang impor. Hal ini diharapkan akan biaya produksi menjadi lebih rendah dan seterusnya mengurangi tekanan inflasi yang berasal dari sisi penawaran. Kebijaksanaan penetapan harga maksimum celling price dan penentuan indeks upah bagi buruh juga dapat mengendalikan inflasi, terutama bagi barangbarang dan industriindustri yang mempunyai proporsi besar dalam mengerek laju inflasi. Pengendalian inflasi sebenarnya harus dilakukan dengan membandingkan tingkat inflasi dalam negeri dengan tingkat inflasi di negara mitra dagang utama. Tingkat inflasi yang lebih tinggi dl dalam negeri dibandingkan dengan mitra dagang utama akan menyebabkan harga relatif produk ekspor akan meningkat di luar negeri sehingga mengurangi daya saing produk tersebut di pasar international. Oleh sebab itu, manajemen nilai tukar juga menjadi bagian penting dalam kerjasama pengendalian inflasi secara terpadu. 1 Alesina dan Perroti 1995, "Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects ". Economic Policy 21, October 1995 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Inflasi dari sisi penawaran umum dapat dijelaskan dengan adanya dorongan kenaikan biaya produksi, seperti upah, harga bahan baku, dan lain sebagainya. Oleh sebab itu, untuk mengendalikannya. 2Pemerintah harus melakukan usahausaha untuk menekan kenaikan harga faktorfaktor produksi, d'iantaranya dengan jalan melakukan deregulasi untuk menekan biaya tinggi yang mampu mengurangi hambatan isi penawaran, fasilitas infrastruktur sehingga supply bottle neck dapat diatasi. Faktor lain yang berkaitan erat dengan tingkat inflasi adalah besarnya uang bredar yang dinyatakan dalam pengertian sempit MI dan luas M2. MI adalah jumiah uang kartal dan giral. Jenis uang ini menggambarkan daya beli efektif yang dimiliki masyarakat yang secara langsung mempengaruhi permintaan terhadap barang dan jasa. Tingginya daya beli efektif masyarakat harus disesuaikan dengan kemampuan penawaran oleh sektor riil. Bila kapasitas produksi sektor rill tidak mampu memenuhi atau terjadi kelambanan respons produksi, rnaka akan terjadi kelebihan permitaan yang akan mendorong harga bergerak naik. Uang beredar dalam pengertian luas M2 terdiri dari MI ditambah dengan uang kuasi. Uang kuasi sendiri terdiri dari jumiah Seluruh tabungan dan deposito yang ada di masyarakat. M2 menggambarkan potensi total daya beli karena M2 sesungguhnya merupakan cadangan kekayaan cair milik masyarakat yang sewaktuwaktu dapat digunakan sebagai daya beli. Jika pengendali dan lebih ditujukan untuk rnengendalikan inflasi dari sisi permintaan, maka pengendalian M2 dapat digunakan untuk mengendalikan inflasi dari SISI penawarannya. Ini dimungkinkan karena M2 merupakan dari neraca si termometer, sedangkan bagian bagian dari sisi aktivanya adalah tagihantagihan atau pinjaman yang dibedakan pada perekonomian. Ini berarti dengan mendorong laju pertumbuhan M2, berarti laju pertum buhan ekspansi kredit akan turun terdorong sehingga kapasitas dari sektor riil. 2 Adiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 19891995, working paper, UGM Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Hal tersebut berlaku bila diasumsikan pinjaman perbankan diinvestasikan dalam kegiatankegiatan yang produktif. Dalam kondisi seperti ini perbaikan sistem perbankan yang akhimya mengarah kepada peningkatan M2 dan pinjaman perbankan akan membantu menurunkan biaya produksi khususnya biaya bunga sehingga inflasi yang disebabkan ole. sisi penawaran dapat teratasi. Akan tetapi tidak selalu pinjaman perbankan tersebut diinvestasikan ke dalam sektorsektor yang produktif. Kegagalan pasar dan berlebihnya uang beredar akan mendorong kegiatankegiatan nonproduktif dan spekulatifyang dibiayai dengan pinjaman dari sektor perbankan. Kegiatan ini akan meningkatkan ekspektasi akan terjadinyai mendorong tingkat inflasi yang sebenarnya. Pada kondisi ini, maka otoritas moneter perlu mengendalikan laju pertumbuhan uang beredar agar tidak terjadi kelebihan pasokan uang dibandingkan dengan kebutuhah yang sesungguhnya. Hal ini terjadi pada tahun 1991 yang dikenal dengan nama kebijaksanaan uang ketat tight money policy. Faktor lain yang juga dipertimbangkan dalam ekonomi makro adalah defisit anggaran. Defisit anggaran anggaran dari seluruh penerimaan di luar pinjaman dengan total pengeluaran. Dalam anggaran pemerintah Indonesia, defisit anggaran tersebut terlihat sebagai selisih antara dana pembangunan dengan pengeluaran pembangunan. Dana pembangunan sendiri adalah penjumlahan an tara tabungan pemerintah yang merupakan selisih antara penerimaan dalam negeri dikurangi dengan pengeluaran rutin dan penerimaan pembangunan. Dari konsep di atas jelaslah bahwa defisit anggaran di Indonesia dibiayai dengan penerimaan pambangunan, yaitu berupa Hibah dan pinjarnan luar negeri. Semenjak tahun Pertama pelaksanaan Repelital APBN Indonesia mengikuti konsep "Anggaran Berimbang" yang dinamis dan fungsional. Berimbang artinya jumlah keseluruhan pengeluaran harus tepat sama dengan jumlah keseluruhan penerimaan termasuk bantuan dan pinjaman luar negeri. Dinamis artinya dalam hal penerimaan lebih rendah dari perencanaan maka pemerintah mengurangi pengeluaran. Inijuga berarti bahwa pemerintah tidak melakukan pinjaman domestik dengan mengeluarkan obligasi. Sebal iknya manakala penerimaan melebihi target anggaran ini menjadi penting dalam manajemen ekonomi makro, anggaran mempunyai tiga fungsi utama Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 dalam roda Fungsi Alokasi yang mencakup penyediaan dana bagi kebutuhan masyarakat ban yak akan sarana dan prasarana yang tidak mungkin akan disediakan oleh swasta tanpa campur tangan Pemerintah. Kedua, Fungsi Distribusi yaitu pengeluaran entah yang diarahkan untuk mengurangi kesenjangan dan memeratakan pendapatan antar warga negara. Ketiga, Fungsi Stabilisasi yaitu anggaran pemerintah yang ditujukan untuk memelihara tingkat kesempatan kerja yang tinggi, kestabilan harga, dan pertumbuhan ekonomi yang mernadai.' Faktor yang tidak kalah pentingnya dalam manajemen ekonomi maka pemerintah meningkatkan pengeluaran. Selain itu konsep dinamis juga diartikan adanya usaha peningkatan dalam penerimaan dan pengeluaran dari tahun ketahun. Prinsip ketiga yaitu fungsional dimaksudkan bahwa fungsi dari penerimaan pembangunan pinjaman luar negeri semata mata untuk membiayai pengeluaran pembangunan. Hal ini untuk menghindari penggunaan hutang luar negeri untuk pengeluaran rutin. Pengawasan terhadap defisit makro adalah besarnya defisit transaksi berjalan. Defisit transaksi berjalan merupakan konsekuensi dari lebih tingginya pengeluaran masyarakat dibandingkan kemampuan perekonomian domestik di dalam negeri. Defisit transaksi berjalan bukanlah merupakan hal yang negatif. Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di selama defisit terse but dapat diimbangi dengan pemasukan modal dari luar negeri dan digunakan untuk halhal yang produktif. Namun apabi la defisit transaksi berjalan tersebut dibiayai oleh pinjaman luar negeri baik yang dilakukan oleh perneri ntah maupun tidak diinvestasi sektor yang produktif, akan menyebabkan semakin besarnya defisit transaksi berjalan di masa mendatang. Ini terjadi karena adanya peningkatan dalam komponen pembayaran bunga dalam neraca pembayaran , selain itu pembayaran cicilan hutang yang berarti keluarnya modal akan memberatkan kemampuan dalam menutup defisit transaksi berjalan. Jika arus modal yang masuk lebih kecil daripada defisit transaksi berjalan, maka kekurangan terse but harus ditutup dengan pengurangan cadangan devisit. Dalam menejemen ekonomi 3 Anam, Haerul, 1995, Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di Indonesia 1984. 1 tidak dipublikasikan, Tesis S2 UGM Yogyakarta. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 makro, pemerintah dituntut untuk dapat menjaga besarnya defisit transaksi berjalan sesuai dengan kemampuan ekonominya. B. Pembahasan a. Kebijakan Fiskal Di Indonesia Seperti diuraikan diatas, dalam RAPBN, jumlah rencana penerimaan yang didefinisikan sebagai penerimaan dalam negeri ditam bah dengan Penerimaan pembangunan selalu tepat sarna dengan reneana. Belanja belanja rutin dan belanja pembangunan, meskipun dalam realisasi APBN total penerimaan dan total pengel uaran ini dari tahun ke tahun b lum tentu sarna. Oleh sebab itu, Anggaran Negara kita selalu dikatakan sebagai anggaran yang berimbang. Namun, definisi anggaran berimbang yang urnurn diterapkan di dunia berdasarkan GFS dan SNA, adalah keseimbangan antara penerimaan tanpa pinjarnan dengan total pengeluaran. Bila selisih ini positif maka terjadi surplus anggaran, sebaliknya bila negatif terjadi deft sit anggaran. Jadi pada dasarnya ada perbedaan definisi defisit dan surplus anggaran antara RAPBN kita dengan yang lazim digunakan oleh IMP. Dengan demikian, selisih antara rencana penerimaan pemerintah dalam hal ini penerimaan dalam negeri dengan seluruh reneana pengeluaran pembangunan di Indonesia yang dibiayai dengan penerimaan pembangunan yang terdiri dari hibah dan pinjaman luar negeri merupakan suatu anggaran belanja yang demikian, yang lebih penting dari pada definisi itu sendiri adalah bagaimana dampak dari konsep anggaran bedmbang yang dipakai Indonesia terhadap efektifitas kebijakan makro. Dengan perkataan pasangan kebijakan moneter dalam pengelolaan manajemen makro akan hilang artinya. Tentunya tidak, namun itu berarti kita pedu dengan benar mengukur dampak moneter dan dampak pertumbuhan dari kebijakan fiskal, tampa terikat pada definisi. APBN sebagai salah satu bagian dari neraca makroekonomijelas yang dapat diigunakan intuk memenuhi keadaan ekonomi. Pertimbangan pengeluaran pemerintah pada dasamya bertitik tolak dan diselaraskan 4 Mauro, P, "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF Working Paper WP19619 "September 1996 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 untuk mencapai sasaran rencana jangka panjang dan jangka menengah. Perekonomian nasional diharapkan mampu mendukung laju pembangunan yang lebih tinggi sesuai dengan target yang direncanakan, tanpa meningkatkan suhu ekonomi terialu cepat. Untuk itu perlu terus membangun prasarana ekonomi ekonomi yang diinginkan, efisiensi pemanfaatan dari prasarana yang ada, dan membangun sektorsektor lainnya termasuk sumberdaya manusia maupun teknologi nasional. Semuanya ini tidak pemah terlepas dari prinsip anggaran berimbang, yang artinya bahwa apabila sumber pendapatan terbatas, maka pengeluaran diseusaikan dengan sumber pembiayaan yang tersedia. Pada umumnya, pengeluaran rutin lebih sukar ditekan, kecuali dengau pencegahan kebocoran dan peningkatan efisiensi. Sedangkan pengeluaran pembangunan lebih mudah dijadwalkan kembali sesuai dengan arus dana yang tersedia. Sementara itu, deficit spending me1alui pinjaman luar negeri hanya diperuntukkan untuk pengeluaran pembangunan. Dalam rangka pemikiran inilah tampaknya konsep anggaran betimbang yang dinamis fungsional dipakai untuk mencegah atau menghilangkan defisit anggaran. Pada dasarnya setiap sektor memiliki keterkaitan yang kuat satu sama lainnya walaupun derajat keterkaitannya sangat ekonorni terialu cepat. Untuk itu perlu terus rnernbangun prasarana ekonorni seperti listrik, telekornunikasi, pelabuhan jalan dan lainlain untuk rnendukung laju perturnbuhan satu sarna lainnya Walaupun derajat keterkaitannya sangat tergantung pada i Derajat keterbukaan suatu negara, biasanya diukur sebagai rasio antara ekspor dan irnpor terhadap PDB. Sernakin tinggi rasio ini sektor luar negeri, dan cara pembiayaan anggaran pemerintah, dan iii Tingkat monetisasi perekonomian, yang erat kaitannya dengan peng aruh sektor moneter terhadap sektor perekonomian itu, jelas bahwa era globalisasi dan intergrasi pasar uang dan modal sangat berpengaruh terhadap anggaran negara. Jelas pula bahwa anggaran pemerintah sangat berhubungan dengan neraca pembayaran, dimana defisit transaksi berjalan dalam neraca pembayaran adalah sama dengan penjumlahan defisit anggaran pemerintah dan kesenj angan tabungan investasi. Densa Kdtd fain, sarah satu surnber defisit itransaksi berjalan adalah defisit dalam anggaran pemerintah. ltu sebabnya, diversifikasi ekspor 5 Expenditure IMF Working Paper WP/96/96 September 1996 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 menjadi sangat penting artinya dal arn memperbaiki kondisi anggaran negara dan neraca pembayaran. Dan dalam hal ini pemedntah sudah melakukan kebijakan diversifikasi penerimaan yang sangat tepat dengan menghindari ketergantungan pada minyak ekspansif yang dilakukan oleh uang negara dewasa keliru mempunyai kontribusi yang besar, terhadap keseimbangan dalam neraca pembayaran. Untuk kasus Amerika Serikat misainya, banyak ekonom menyarankan agar pemerintah AS menurunkan defisit anggarannya untuk mengatasi defisit dalam neraca pembayarannya.' Semakin tinggi defisit anggaran domestik, maka akan terjadi ekspansi moneter yang besar pula. Dengan demikian kebijakan anggaran domestik akan mempunyai efek inflationer jika sektor riil tidak berkem bang mengimbangi pertumbuhan uang bcredar. Kasus Indonesia pada oil boom rnerupakan contoh yang paling menarik dihubungkan dengan kondisi di atas. Pada saat itu, terjadi pertumbuhan uang beredar sangat tinggi sekitar 20 25% yang mengakibatkan inflasi . Salah satu sumbernya adalah defisit Liuksila, C., Garcia A. dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustaiabilitv oin anggaran domestik yang besar yang dibiayai dengan foreign surplus yang berasal dari penerimaan migas dan bantuan luar negeri. Dampak moneter dari anggaran sebetulnya dapat dikurangi jika pemerintah melakukan sterilasi dengan ineningkatkan deposito . pemerintah pada Bank Sentral atau mempercepat pembayaran hutang. Ara pertama dilakukan oleh pemerintah, tetapi pertam bahan deposit ini dijadikan oleh Bank Indoneisa sebagai sumber likuiditas yang Ekspansif atau Kontraktif Keterkaitan antar sektor moneter fiskal, prod uksi dan neraca pembayaran seperti yang diuraikan diatas menunjukan betapa APBN memiliki peran penting sebagai alat manajemen makro ekonomi. Peran ini semakin meningkat mengingat bahwaAPBN adalah yang relatif masih lebih dapat dikendalikan oleh kebijakan anggaran pemerintah, me kipun harus diakui bahwa masih luputnya pencatatan berbagai penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan bagian dari pemerintahan pusat dan daerah dapat menyebabkan semakin kurangnya kemampuan mengendalikan. Terlebih penting lagi 6 Liuksila, C., Garcia, A., dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustainability oin OilProducing Countries'; IMF workin Paper, WPI041137, November 1994 Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 adalah peran APBN dalam era globalisasi dan intergrasi pasar uang dan modal, yang menyebabkan semakin mengurangi keampuhan kebijakan moneter sebagai pengendali stabiiitas ekonomi. Salah satu contoh betapa besarnya pengaruh perkembangan ekonomi Internasional terhadap perekonomian suatu negara di era globalisasi ini jelas terlihat pada sektor moneter. Dalam perekonomian yang exposure keuangannya ke dunia Iuar diawasi ketat, mak a usaha pengendalian inflasi umumnya dilakukan dengan mengendalikan permintaan melalui peningkatan suku bunga yang akan menekan laju pertumbuhan kredit domestik sehingga mengurangi uang beredar. Namun, globalisasi yang cenderung mendorong semakin terbukanya neraca modal capital account suatu negara meni m bulkan dilema, yang menyebabkan semakin berkurangnya efektivitas instrumen tingkat bunga untuk menurunkan laju inflasi. alah atu penyebabnya adalah karena tingginya tingkat bunga domestik cenderung memperbesar interest rate differential dan mengundang masuknya investor asing di pasar uang Indonesia, sehingga Net Foreign Assets yang merupakan komponen uang primer akan ikut meningkat. Tanpa usaha sterilirisasi, hal ini . akan mendorong terjadinya peningkatan uang beredar, sedangkan usaha sterilisasi secara terus nenerus merupakan upaya yang sangat bagi Bank Indonesia. Ini berarti, usaha menekan permintaan melalui peningkatan suku bunga menjadi kurang efektif atau terpaksa dibayar mahal. Namun ada darnpak ikutan Iainnya yang Juga kurang dik hendaki less desirable. Dengan derasnya arus modal masuk ke Indonesia yang berarti suplai dolar meningkat, maka akan terjadi dorongan apresiasi nilai tukar rupiah. Dalam situasi dimana defisit transaksi berjalan semakin besar, maka kondisi ini sepatutnya harus dihindarkan, karena apresiasi nilai tukar akan cenderung membuat harga barang ekspor Indonesia relatif mahal dan harga barang impor terasa murah, sehingga cenderung mendorong defisit transaksi berjalan yang semakin besar lagi. Oleh karenanya, dalam perannya sebagai pendamping kebijakan moneter dalam mengendalikan stabilisasi ekonomi, maka berbagai pengamatan sering terfokus kepada fungsi stabilisasi dari anggaran negara. Anggaran yang bersifat kontraktif berpotensi untuk meningkatkan stabilisasi ekonomi dan sebaliknya anggaran yang ekspansif akan berpotensi mendorong ekonomi. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Namun ukuran ekspansif atau kontraktifjuga beraneka ragam. Kelompok pertama bersifat perhitungan aritmatik, dengan melakukan pertam bahan dan pengeluaran dari unsur unsur yang dianggap ek pansi ner atau kontraksioner. Salah satu data yang sederhana menganggap bahwa kontraksi atau ekspansi dapat diukur berdasarkan persamaan dibawah ini, yakni Kontraksi + atau Ekspansi _ = Pengeluaran rutin Pembayaran hutang LN + Pembiayaan Pembangunan dalam Rupiah Berdasarkan definisi diatas terlihat bahwa Pemerintah bersikap ekspansif selama tahun tahun anggaran sebelum 1993/94, dan bersikap kontraktif sejak itu hingga saat ini. Demikian pula lMun terakhir ini sepefti hHlihat dari tabel dimana APBNP tahun nggaran 19996/97 menunjukkan terjadinya kontraksi sebesar Rp. 8 miliar. Alasan utama yang sering dipakai untuk bersikap kontraktif adalah untuk mengendalikan inf1asi agar tetap berada d1 bawah tingkat 10% per tahun. Namun demikian, secara teori tis, anggaran bersifat kontraktif daya beli yang di edot dari masyarrkat lebih besar dari kemampuan yang dipompakan kepada masyarakat. Oleh sebab itu, pandangan lainnya menyatakan bahwa untuk itu pengeluaran yang benarbenar ditarik dari masyarakat adalah pajak saja, dan yang dipompakan kepada masyarakat adalah seluruh pengeluaran di dalam negeri. Sebagai contoh, APBNP APB perubahan tahun anggaran 1996/97 menunjukkan penarikan pajak sebesar Rp miliar, sedangkan pengeluaran rutin dikurangi pembayaran utaag dan cicilan lu r negeri &Ian ditarnbah dengan anggaran pemba gunan dalarn bentuk pembiillyaan rupiah adalah Rp miliar. Sehingga menurut definisi ini, telah terjadi ekspansi sebesar Rp miliar. Masih terhadap pula pandangan lainnya dalam pola pikir kelompok pertama, dimana bantuan proyek masih harus ditelaah lagi seberapajauh dampaknya terhadap peningkatan daya beli masyarakat; sehingga akan diperoleh angka ekspansi yang lebih besar lagi. Kelompok kedua adalah dengan menggunakan rill del rnakro untuk mengetahui dampak kebijakan anggaran terhadap berbagai indicator makro perekonomian seperti inflasi, pertumbuhan ekonomi, distribusi pendapatan, kesempatan kerja, dan sebagainya. Selain arah dari dampak anggaranjuga dapat diketahui besarnya dampak tersebut. Ada beberapa pilihan model makro yang dapat dipergunakan. Diantaranya adalah model Computable General Equilibtium CGE, Budget Impact Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Model BIM, dan model makro ekonometrika. Berikut akan dijelaskan salah satu dad model di atas yaitu BlM, Model BIM, ciptaan Bent Hasan. dapat dipakai untuk menganalisa pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia, mengingat model ini memiliki 4 empat ciriciri yang sesuai dengan kondisi perekonomian Indonesia tersesbut, dimana Pertama, Pendek tan BIM mampu memisahkan efek pengeluaran yang benarbenar tedadi di dalam negeri dengan pengeluaran yang temyata dibiayai melalui impor; Kedua, Pendekatan BIM telah memperhitungkan berapa besar kenaikan pendapatan nasional yang kembali ke pemerintah dalam bentuk pajak; Ketiga, Pendekatan BIM mampu memperhitungkan berapa besar kenaikan pendapatan nasional yang ditransformasikan menjadi tabungan sehingga tidak menjadi kenaikan PDB Produk Dornestik Bruto riel pada tahun yang sarna dan Keempat,yakni 1. Pertumbuhan riel pengeluaran riel pemerintah. 2. Kenaikan pengeluaran pemerintah karena perubahan harga. 3. Perubahan besaran nilai pajak tak langsung. 4. Fluktuasi penerimaan pajak langsung. 5. Besaran marginal prospensity to con ume. 6. Besaran marginal prospensity to import. Dengan memperhatikan keenam faktor di atas tersebut, maka model BIM akan secara baik dapat digunakan untuk melihat apakah pengaruh APBN yang ekspansif Pendekatan ini mampu membedakan secara eksplisit antara efek kenaikan volume riel pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi melalui expenditure multiplier dan efek kenaikan pengel uaran pemerintah karena perubahan harga dan gaji melalui price multiplier. Penggunakan BIM sebagai alat untuk menganalisa pengaruh APBN terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara akan efektif bila 6 enam faktor berikut diperhitungkan dan diamati secara cermat fluktuasinya. Keenam faktor terse but adalah terhadap pertumbuhan ekonomi juga ekspansif atau sebaliknya berdampak kontraktif. Demikian pula bila disuatu saat pemerintah melakukan APBN yang kontraktif, apakah Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi juga kontraktif atau malah sebaliknya bersifat ekspansif. Selain itu, model ini juga mampu melihat melihat dampak jangka panjang dan jangka pendek dari berbagai kebijakan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Ketepatan dalam menghitung dampak multiplier inilah yang sebenarnya diperiukan untuk melihat dampak makro dari kebijakan anggaran pemerintah. Yang juga tidak kalah pentingnya untuk dimasukkan sebagai perhitungan adalah apakah Cadangan Anggaran Pembangunan CAP digunakan atau disimpan. Oleh karenanya, semakin kencang arti dari besaran hal itu hitungan konstral atau ekspansi, apalagi hitungan secara aritmatik sederhana. Yang lebih penting untuk diamati apakah kebijakan pemerintah konsisten untuk bersifat hatihati dan konservatif dalam rencana anggarannya. Data yang ada hingga saat im tidak dapat menolak kenyataan bahwa memang pemerintah cenderung terus memilih kebijakan fiskal yang konservatif yakni bersikap kontraksioner atau kurang ekspanioner dengan berjalannya waktu. Namun, uraian diatas membersitkan pertanda, bahwa dalam era integrasi pasar uang dan modal, kebijakan moneter harus sepenuhnya didukung oleh kebijakan fiskal yang diukur berdasarkan dampak moneternya, dan untuk itu diperlukan perhitungan yang seakurat mungkin. c. Redefinisi Konsep Kebijakan Fiskal Namun demikian, pengamatan mengenai keberhatihatian pemerintah dalam menetapkan anggarannya, dengan memasukkan unsurunsur keterbukaan pasar barang danjasa yang semakin pesat, tidak berarti bahwa kita harus berpuas dengan apa yang telah dilakukan saat ini. lntegrasi pasar uang dan modal mengakibatkan semakin 'mobile' nya dana, dan semakin sensitifnya suatu negara terhadap berbagai indicator ekonomi dan rumor yang menyertainya. Oleh karenanya, di lahan yang sebenarnya masih bisa diamati secara baik oleh pemerintah, sikap yang maksimal untuk mengurangi exposure hutang serta merekam setiap kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan dan pengel uaran pemerintah menj adi sangat lebih penting artinya. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan penerimaan dalam negeri, terutama penerimaan pajak. Dalam rangka ini, peningkatan usaha penerimaan pajak melalui berbagai cara perlu dilakukan. Cara lain adalah dengan meningkatkan penerimaan nonpajak, yang Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 sampai saat ini baru berbentuk penerimaan dividen dari BUMN dan penerimaan hasil privatisasi. Tidak tercatatnya arus penerimaan atau pengeluaran pemerintah non pajak melalui APBN yang harus disahkan oleh wakil rakyat akan menyebabkan semakin sukanya memperhitungkan dampak inflator, dampak distributive, maupun dampak alocative dari APBN. Bagaimana cara menekan defisit anggaran atau hutang luar negeri menjadi penting, karena fokus pada primary deficit dan rasio debttoGDP sedangkan rill dan bahkan perhatian kita bahwa komposisi dari penekanan defisit mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap kesuksesan dalam jangka panjang maupun terhadap ekonomi secara keseluruhan. Sehingga tidak kalah menariknya untuk menelaah apakah ada perbedaan hakiki dalam dampak makro penyesuaian fiskal dengan pemilihan strategi penekanan pengeluaran dibanding dengan strategi peningkatan pajak. Alesina dan Perroti 1996 dalam tulisannya berjudul 'Fiscal Adjustments in GECD Countries Composition and Macroeconomic Effects J menunjukkan bahwa komposisi dad penyesuaian anggaran mempengaruhi kemungkinan sukses yang didefinisikan sebagai pembangunan tidak akan dapat lama dipertahankan dan bersifat konstraksi. Meskipun demikian, mereka menyadari bahwa pilihan pertama sering kurang disukai karena dampak distribusinya, dan oleh sebab itu sangat menarik untuk dipelajari Iebih lanjut. Tentunya penemuan diatas kurang relevan bagi kita, dan mungkin hanya relevan bagi negara yang berbentuk welfare state dengan berbagai bentuk jaminan sosial dan kesejahteraan yang sering terasa sangat berleebihan, seperti misainya di negara Skandinavia dan negara Eropa lainnya. Oleh sebab itu dapat dimengerti bahwa kecenderungan penyesuaian fiskal kita dalam rangka menutupi defisit anggaran adalah dengan upaya peningkatan pajak, dan bukannya dengan menekan gaji pegawai negeri atau jaminan sosial yang relatif sudah sangat minim. penekanan defisit dalam jangka panjang serta mempunyai dampak makroekonomi yang berbeda. Mereka menemukan bahwa penyesuaian anggaran melalui pemotongan pengeluaran transfer dan gaji pegawai negeri mempunyai kemungkinan 'sukses' yang lebih tinggi dan bersifat Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 ekpansioner. Sebaliknya, penyesuaian anggaran melalui peningkatan pajak dan pemotongan pengeluaran7d. Perbaikan perpajakan administrasi Gambaran terakhir memperkirakan realisasi penerimaan pajak 1996/1997 tidak akan mencapai target, antara lain disebabkan rendahnya penerimaan Pajak Pertambahan Nilai PPN dan bea masuk BM, Secara total, memang perkiraan penerimaan pajak 1996/ 1997 akan mencapai sebesar Rp. 55, 883 triliun atau hanya 0,3% lebih rendah dari sasaran. Akan tetapi apabila kita melihat kompon nnya, maka terlihat beberapa un sur yang dominan menyebabkan penurunan ekonomi. Pertama adalah penerimaan Bea Masuk lebih rendah dari sasaran. Hal ini mudah dimengerti karena memang terdapat penurunan tarif BM sebanyak 428 pos tarif pada deregulasi Januari 1996, serta pembebasan khusus bagi impor mobnas. Namun, penerimaan Pajak Pertambahan ilai PPN juga temyata 6,4% lebih rendah dari sasaran APBN atau hanya Rp. 20,393 triliun, yang dikatakan akibat naiknya pembedaan re titusi PPN serta perkembangan sektor otomotif dan industri lainnya yang lebih rendah dari perkiraan. Dilihat dari turut administrasi nya, mengakibat naiknya dari pemungutan pajak serta upaya ekstensifikasi dan intensifikasi pajak, penerimaan Pajak Penghasilan Pph diperkirakan mencapai Rp. 25,496 triliun atau 7,5% di atas target Demikian pula halnya dengan penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan yang mencapai triliun, juga sedikit melebihi sasaran, maupun penerimaan cukai yang 4,6% lebih tinggi dari sasaran disebabkan kenaikan produksi barang kena cukai dan penyesuaian harga dasar dalam pemunguntan cukai. Sementara itu, harga ratarata minyak mentah yang melampaui harga patokan APBN 1996/ 1997 menyebabkan penenmaan laba bersih minyak LBM mendekati nol, menimbulkan subsidi BBM sebesar Rp. 1,416 triliun. 7Ariff, Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South East Asia Finansial Market, 19731994, ASEAN Economic Bulletin Vol. 12 ISEAS. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Tanpa mengecilkan arti perbaikan administrasi perpajakan yang terlihat saat ini, mungkin beberapa kiat yang bisa dilakukan seperti diusulkan Tanzi dan Pellechio 1995, antara lain 1. Pembentukan Unit Khusus untuk pembayar pajak besar Salah satu cara untuk meningkatkan penerimaan pajak dalam administrasi perpajakan modern adalah dengan membentuk unit khusus untuk memonitor pungutan pajak dari pembayar pajak besar. Anggota dari Unit Khusus ini hendaknya dipilih dari mereka yang sudah terlatih baik dan memiliki keahlian yang memadai untuk mengikuti dan mengaudit usaha para pembayar pajak besar ini, yang umumnya sangat rumit dan luas serta tersebar di berbagai negara dalam bentuk Multi National Corporation yang dengan mudah melakukan penghindaran pajak melalui transferpricing, misalnya. Para pembayar pajak besar ini meskipun tidak besar jumlahnya,namun sumbangannya terhadap PPN ataupun PPh sedng mencapai 90% dad total penarikan pajaktersebut, disamping kenyataan ini umumnya juga memegang peran ar dalam Witholding Tax. Dengan tujuan untuk melakukan pemungutaf pada waktunya, Unit Khusu ini juga dapat mencegah terjadinya kealah perhitungan, baik diseminarkan 1ebih dini. Dernikian besar dampaknya sehingga 25 negara telah melakukannya, antara Perancis, termasuk Amenka . serta Australia, Spanyol, Inggris, Burkin aso, Argentina, Belgia, Brazil. Colombia, El Salvador,dan lainlain. Dengan beberapa halnya dengan beberapa keberlakuan ujilainnya juga sedang mencoba konsep ini. Sejalan dengan pertumbuhan pendapatan penduduk, maka kelompok yang tergolong 'besar' juga akan semakin meningkat, seperti halnya Argentina yang memulai kelompok tersebut dengan perusahaan dan individual, yang sekarang berkembang menjadi perusahaan dan individual yang termasuk dalam monitoring ini. 2. Memperbaiki administrasi pemungutan pajak golongan kecil Administrasi pemungutan pajak golongan kecil umumnya sangat sukar, terutama karena pernbukuan yang kurang baik, sehingga beberapa negara melakukan penyederhanaaa. Mungkin dapat dipertimbangan berbagai altematif untuk menggantikan pajak bagi peng aha kecil, antara lain i menetcpkan sernacam pembayaran tahuno, Annual Fee, yang Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 dibedakan berdasarkan jenis usahanya, atau ii Presumptive Tax, dimana pend. patan terkena pajak didasarkan atas suatu tolok ukur tertentu seperti misalnya jumiah buruh, total pembayaran gaji, jenis harta, dan lain sebagainya. Kedua cara ini mungkin akan lebih efektif untuk memungut pajak dari perusahaan dan golongan nya yang belum memiliki kemampuan mengadakan pembukuan dengan baik. Namun apabila tidak dilakukan secara berhatihati atau terlalu besar bebannya, akan menjadi counter productive. C. Kesimpulan Upaya kontraksi fiskal yang dilakukan pemerintah, serta upaya reformasi perpajakan akan dengan mudah hambar dengan masih banyaknya dana yang tidak terekam oleh APBN, yang dikenal dengan 'dana nonbudgeter. Dengan semakin meningkatkan pendapatan dan pendidikan rakyat serta dengan diharapkannya meningkatnya kesadaran membayar pajak, adalah lumrah apabila masyarakatjuga semakin kritis terhadap hakhaknya sebagai terpayeryang baik. Kesan terjadinya arus luar dari penanganan uang negara dapat merupakan alasan untuk tidak menjadi wajib pajak yang baik, karena secara aktuil mungkin mereka sudah terkena beban pungutan yang bersifat sebagai pajak bagi mereka. Belum lagi apabila kita ingat bahwa kebocoran akibat korupsi akan sangat mempengaruhi bukan saja pengeluaran pemerintah, akan tetapi juga pertumbuhan dan investasi; seperti yang diuraikan Paolo Mauro 1996 dalam studi perbandingan antar negaranya. Seperti kita ketahui, Anggaran pemerintah Indonesia tidak dapat sepenuhnya merekam seluruh aspek anggaran pemerintah. Artinya, tidak seluruh penerimaan dan tidak seluruh pengeluaran pemerintah tercatat di APBN, seperti misalnya dana reboisasi dan iuran TV. Contoh lain adalah dana swadaya . masyarakat yang dipergunakan untuk membangun fasilitas sosial, seperti pembangunan jembatan, jalan, langgar, balai desa, dsb. Satu contoh lagi misalnya kegiatan ini menyumbang secara tidak langsung pada . pertumbuhan kemajuan ekonomi maupun pemerataan pendapatan, tetapi penerimaan dan pengeluaran ini tidak tercantum dalam APBN. Demikian pula halnya dengan berbagai pungutan oleh pemerintah pusat dan daerah yang tidak melalui APBN, yang saat ini sedang diusahakan penyempumaannya melalui UU penerimaan Negara Bukan Pajak PNBP yang tengah dibahas di DPR. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Oleh sebab itu, sistem keuangan negara yang terpadu dan accountable merupakan prasyarat bagi kredibilitas pemerintah untuk meningkatkan rasa sadar wajib pajak, dan terlebih lagi dalam vactualitas ilmu menjadi alat manajemen ma ro yang baik. Undangundang undang bW bawa dan enforceable adalah salah satu jawabannya yang akan kurang optimal apabila komitmen seluruh pelaku baik pemerintah maupun swasta tidak menyertainya. Hal ini jelas terlihat dari perbandingan berbagai negara seperti terlihat pada Tabel 3 dibawah ini yang diambil dari Allan 1 994, dimana peran dan otoritas Menteri Keuangan sangat jelas dan besar termasuk dalam hal memonitor penggunaan pinjaman pemerintah. Jurnal Al-Syir’ah Vol. 4 No. 2 Juli-Desember 2006 Daftar Pustaka Alesina dan Perroti 1995, Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects "Economic Policy 21, October 1995 Liuksila, C., Garcia, A., dan Bassett, S., "Fiscal Policy Sustainability oin OilProducing Countries IMF "workin Paper, WP/041137, November 1994 Mauro, P., "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working Paper, WP/96/96, September 1996 Tanzi, V. dan Pellechio, T, "The reform of Tax Administration WP/95/22 "February 1995 Anam, Haerul, 1995, Pengaruh Faktor Ekternal dan Internal serta Kebijakan Moneter Terhadap Tingkat Suku Bunga di Indonesia1984. 11991. 4, tidak dipublikasikan, Tesis S2 UGM Yogyakarta. Adiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 1989 1995, working paper, UGM. Ariff. Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South East Asia Finansial Market, 19731994, A EAN Economic Bulletin Vol. 12 I o. 3 ISEA . Ikhsan, Mohamad, 1992 Penentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989, Jurnal Ekonomi Indonesia, April, Insukindro, 1990, The Short and Long term .. Determinants of Money ana J d Bank Credit Market This study seeks to explore Islamic macroeconomics as a new paradigm and its application in controlling inflation, monetary and fiscal in conventional and Islamic macroeconomics. Then explore some points about the development of macroeconomics at the time of the Prophet Muhammad. The approach method used in this study is descriptive qualitative analysis, with library research data collection techniques using secondary data in accordance with a number of relevant literature. Then the data analysis technique was carried out by inductive deductive techniques. The results show that monetary policy is an important instrument of political policy in the economic system, both conventional and Islamic and this policy has existed and began to develop since the time of the Prophet Muhammad. The fundamental difference between Islamic and conventional macroeconomics lies in the purpose and prohibition of interest in Islam, the condition for achieving and ensuring the proper functioning of the monetary system is that the monetary authority must supervise the entire system. Monetary policy and fiscal policy are macroeconomic policies that are very important in relation to achieving inflation targets and economic growth. Therefore, in an effort to overcome inflation, monetary and fiscal policies, the government can carry out various macroeconomic policies to achieve inflation targets and economic J. PellechioTax administration plays a crucial role in determining a country`s real or effective tax system. Unfortunately, tax administrations in many countries do not function optimally and distort the intention of tax laws. In order for taxation to have its intended effect on the allocation of resources, the distribution of income, and macroeconomic stability and growth, the tax administration must function effectively and efficiently. This paper addresses tax administration reform by describing briefly the causes for inefficient tax administration, identifying the essential elements of successful reform, and presenting measures to improve the tax administration. The common thread of a reform strategy is to focus administrative resources on problems in the tax collection system through promotion of voluntary taxpayer compliance and adoption of a logical sequence of procedures for efficiently identifying and handling instances of Ph. D.-University of Essex, 1990. Includes bibliographical references leaves 288-313. Alesina DanAlesina dan Perroti 1995, Fiscal Adjusment In OECD Countries Composition and Macroeconomic Effects "Economic Policy 21, October 1995The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working PaperP MauroMauro, P., "The effects of corrucption on Growth Investment, and Goverment Expenditure IMF "Working Paper, WP/96/96, September 1996Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahunSri AdiningsihAdiningsih, Sri, 1996,Tingkat Bunga Riil, Inflasi dan Kebijakan Moneter IndonesiaTahun 1989 1995, working paper, of Financial Liberalization on Four South EastAriffMohamedAriff. Mohamed, 1996, Effect of Financial Liberalization on Four South EastPenentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989Mohamad IkhsanIkhsan, Mohamad, 1992 Penentuan Tingkat Bunga di Indonesia Dampak Deregulasi Junil983 hingga 1989, Jurnal Ekonomi Indonesia, April, Asyafiq, S. 2019. Strategi Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi di Era Global Berbasis Pendidikan Ekonomi Kewarganegaraan. J. Pendidik. Ilmu Sos, 281, 18-30. Bogoviz, A. V., Shvakov, E. E., Tretyakova, O. G., Zakharov, M. Y., & Abramov, A. N. 2020. Globalization of Education in the Conditions of Formation of the Global Knowledge Economy Regularities and Tendencies. In Growth Poles of the Global Economy Emergence, Changes and Future Perspectives pp. 993-1000. Springer, Cham. Contractor, F. J. 2022. The World Economy Will Need Even More Globalization in the Post-Pandemic 2021 Decade. Journal of International Business Studies, 531, 156-171. Dewi, M. H. H. 2019. Analisa Dampak Globalisasi terhadap Perdagangan Internasional. Jurnal Ekonomia, 91, 48-57. Efremov, V. S., & Vladimirova, I. G. 2019. Globalization of the World Economy Features of the Current Stage. Economic and Social Development Book of Proceedings, 27-36. Estuningtyas, R. D. 2018. Dampak Globalisasi pada Politik, Ekonomi, Cara Berfikir dan Ideologi serta Tantangan Dakwahnya. Al-Munzir, 112, 195-218. Faizah, N. H. 2019. UKM Dalam Persaingan di Era GLobalisasi Ekonomi. Upajiwa Dewantara Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen Daulat Rakyat, 32, 127-135. Firmani, I., & Aif, M. T. 2021. Pengaruh Globalisasi Ekonomi, IPM, dan Populasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Tujuh Negara Anggota OKI. Jurnal Ekonomi Dan Bisnis, 241, 8-16. Franzese, R. J. 2019. The Comparative and International Political Economy of Anti-Globalization Populism. Research Encyclopedia of Politics. Haseeb, M., Suryanto, T., Hartani, N. H., & Jermsittiparsert, K. 2020. Nexus between Globalization, Income Inequality and Human Development in Indonesian Economy Evidence from Application of Partial and Multiple Wavelet Coherence. Social Indicators Research, 1473, 723-745. Irawan, J. 2020. Fenomena Covid-19 Dampak Globalisasi dan Revitalisasi Multilateralisme. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 47-52. Majeed, M. T., Luni, T., & Tahir, T. 2022. Growing Green through Biomass Energy Consumption The Role of Natural Resource and Globalization in a World Economy. Environmental Science and Pollution Research, 2922, 33657-33673. Manhas, N. S. 2020. Globalization and Its Impact on Indian Economy. International Journal of Social Impact, 52, 170-175. Parente, R. C., Geleilate, J. M. G., & Rong, K. 2018. The Sharing Economy Globalization Phenomenon A Research Agenda. Journal of International Management, 241, 52-64. Posen, A. S. 2018. The Post-American World Economy Globalization in the Trump Era. Foreign Aff., 97, 28. Pranoto, E. 2018. Pembangunan Sistem Hukum Ekonomi Indonesia Berlandaskan pada Nilai Pancasila di Era Globalisasi. Jurnal Spektrum Hukum, 151, 89-111. Rinawati, A. 2020. Pancasila dan Eksistensi Ekonomi Kerakyatan dalam Menghadapi Kapitalisme Global. Jurnal Terapung Ilmu-Ilmu Sosial, 22. Rizkia, A. A., & Rahmawati, S. 2021. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Anti Monopoli dan Persaiangan Bisnis Tidak Sehat Globalisasi Ekonomi, Persaingan Usaha, dan Pelaku Usaha.Literature Review Etika. Jurnal Ilmu Manajemen Terapan, 25, 631-643. Sethi, P., Chakrabarti, D., & Bhattacharjee, S. 2020. Globalization, Financial Development and Economic Growth Perils on the Environmental Sustainability of an Emerging Economy. Journal of Policy Modeling, 423, 520-535. Setiantoro, A., Putri, F. D., Novitarani, A., & Njatrijani, R. 2018. Urgensi Perlindungan Hukum Konsumen dan Penyelesaian Sengketa E-Commerce di Era Masyarakat Ekonomi Asean. Jurnal Rechts Vinding Media Pembinaan Hukum Nasional, 71, 1-17. Simanjuntak, T. H., Mukhlis, I., & Pratama, A. 2021, June. Demokrasi Ekonomi Pancasila, Ekonomi Berdikari dalam Menghadapi Arus Globalisasi-Revolusi Industri In Prosiding Seminar Nasional Ekonomi Pembangunan Vol. 1, No. 2, pp. 91-108. Subadi, T. 2018. Terorisme Globalisasi Sosial Ekonomi Budaya Politik dan Pendidikan Isu-Isu Global Aktual yang Menjadi Pusat Perhatian dan Perdebatan Publik. Muhammadiyah University Press. Suib, M. S. 2019. Tantangan Nelayan dalam Menghadapi Era Globalisasi Ekonomi Perspektif Ekonomi Islam Studi di Desa Sumberanyar Kec. Paiton Probolinggo. Profit Jurnal Kajian Ekonomi dan Perbankan Syariah, 31, 52-70. Tetiana, K., & Ganna, M. 2019. Transformation of the Role of State in Economy in Globalization Conditions. Scientific Development Of New Eastern Europe, 186. Wardhono, A. 2020. Demokrasi Ekonomi Indonesia di Tengah Globalisasi Antara Ekonomi Konglomerasi dan Ekonomi Rakyat. Yogyakarta Penerbit Ombak. Zulkarnaen, W., Fitriani, I., & Yuningsih, N. 2020. Pengembangan Supply Chain Management Dalam Pengelolaan Distribusi Logistik Pemilu Yang Lebih Tepat Jenis, Tepat Jumlah Dan Tepat Waktu Berbasis Human Resources Competency Development Di KPU Jawa Barat. Jurnal Ilmiah MEA Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi, 42, 222-243. Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perkembangannya di era globalisasi koperasi semakin memiliki banyak tantangan. Hal tesebut terjadi karena perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu disruptif, akibat perkembangan teknologi informasi, robotic, artifical intelligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan library research. Data yang ada dan yang dianalisis ialah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku maupun artikel jurnal. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah. Hasil kajian menggambarkan bahwa Adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri di era globalisasi. Discover the world's research25+ million members160+ million publication billion citationsJoin for free Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 Transekonomika – Akuntansi Bisnis dan Keuangan September 2021 Perkembangan Koperasi Di Indonesia Dalam Menghadapi Tantangan Revolusi Industri di Era Globalisasi 1Nabila Edyliana Putri, 2Arjuna Rizaldi 1-2Universitas Komputer Indonesia Article history Received 02-Mei-2021 Revised 12-Juni-2021 Accepted 28-Juli-2021 *Corresponding Author Nabila Edyliana Putri, Arjuna Rizaldi Arjuna Universitas Komputer Indonesia Email Abstrak Permasalahan dalam penelitian ini adalah dalam perkembangannya di era globalisasi koperasi semakin memiliki banyak tantangan. Hal tesebut terjadi karena perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu disruptif, akibat perkembangan teknologi informasi, robotic, artifical intelligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Metode penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan library research. Data yang ada dan yang dianalisis ialah data sekunder yang berasal dari berbagai sumber seperti buku maupun artikel jurnal. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah. Hasil kajian menggambarkan bahwa adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri di era globalisasi. Kata Kunci Koperasi, Perkembangan Koperasi, Tantangan, Revolusi Industri, Era Globalisasi PENDAHULUAN Sitepu dan Hasyim 2018 mengatakatan bahwa koperasi adalah bagian dari tata susunan ekonomi, yang memiliki arti bahwa dalam kegiatan operasionalnya koperasi turut mengambil bagian agar tercapainya kehidupan ekonomi yang sejahtera, baik bagi orang-orang yang menjadi anggota perkumpulan itu sendiri maupun untuk masyarakat. Koperasi merupakan bagian dari pengaturan struktur ekonomi, yang berarti bahwa koperasi ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kemakmuran baik bagi mereka yang menjadi anggotanya sendiri mungkin masyarakat sekitar. Koperasi di Indonesia belum mempunyai kemampuan untuk menjalankan peranannya secara efektif dan efisien. Hal ini disebabkan karena Koperasi masih menghadapai hambatan yang bersifat struktural dalam penguasaan faktor produksi terkhusus permodalan. Oleh sebab itu masih perlu perhatian yang lebih luas lagi oleh pemerintah agar keberadaan Koperasi yang ada di Indonesia bisa menjadi benar-benar sebagai pilar perekonomian Indonesia yang merupakan sistem perekonomian yang yang dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Tambunan 2008 yang mengemukakan bahwa lembaga yang namanya koperasi yang diharapkan menjadi pilar perekonomian Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 nasional dan juga lembaga gerakan ekonomi rakyat ternyata tidak berkembang baik seperti di negara-negara maju. Baga et al 2009 menyatakan ada enam keunggulan yang dimiliki koperasi diantaranya mampu meningkatkan skala ekonomi karena koperasi dapat memproduksi output lebih banyak dengan biaya rata-rata yang lebih rendah; mampu bersaing karena koperasi bisa menciptakan bargaining position; mampu menerapkan biaya transaksi yang rendah karena prinsip dual identity of members sehingga anggota akan berusaha maksimal untuk kemajuan koperasi; dan reduksi terhadap resiko ketidakpastian dapat dikurangi dengan cara membeli atau menjual produknya kepada koperasi melalui pasar internal. Citacita Koperasi pada dasarnya sesuai dengan susunan kehidupan rakyat Indonesia. Walaupun selalu mendapat tantangan, akan tetapi koperasi tetap berkembang. Seiring dengan perkembangan masyarakat, berkembang pula perundang-undangan dan aturan yang digunakan. Perkembangan dan perubahan perundang undangan tersebut dimaksudkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan zaman. Pada perkembangannya di era globalisasi koperasi semakin memiliki banyak tantangan. Dahuri 2018 mengatakan bahwa penyebab banyaknya tantangan yang dihadapi koperasi ialah karena perubahan gaya hidup generasi milenial yang begitu cepat dan tidak menentu disruptif, akibat perkembangan teknologi informasi, robotic, artifical intelligence, transportasi, dan komunikasi yang sangat pesat. Pola dan gaya hidup generasi milenial bercirikan segala sesuatu yang lebih cepat, mudah, murah, nyaman, dan aman. Berdasarkan tantangan yang ada, seharusnya koperasi mendapatkan kesempatan untuk memperluas jangkauan pasarnya. Jika globalisasi terwujud sesuai dengan terjadinya pasar bebas dan persaingan bebas, maka bukan berarti koperasi semakin mengalami penurunan justru berpeluang untuk tetap berperan dalam perekonomian nasional dan internasional terbuka lebar asal koperasi dapat berbenah diri menjadi salah satu pelaku ekonomi yang kompetitif dibandingkan pelaku ekonomi lainnya. Berdasarkan penjelasan yang telah diuraikan diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini adalah bagaimana perkembangan koperasi di Indonesia dalam menghadapi era globalisasi di industri TINJAUAN PUSTAKA ILO 1966 mendefenisikan bahwa Cooperation is an association of person, usually of limited means, who have voluntaily joined together to achieve a common economic and through the formation of a democratically controlled businnes organization, making equitable contribution of the capital required and eccepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking. Sedangkan menurut Baga et al 2009 menyebutkan bahwa koperasi ialah organisasi usaha yang modern dan sangat aktual untuk diterapkan dalam aspek kelembagaannya institusional set up. Perkembangan koperasi di Indonesia terus berkembang. Perkembangan tersebut dilihat dengan banyaknya pertumbuhan koperasi di Indonesia. Akan tetapi di dalam perkembangan tersebut banyak terjadi hambatan-hambatan dan tantangan maupun permasalahan. Permasalahan yang timbul akibat pertumbuhan cepat dari kependudukan secara global, tekanan yang bertambah terhadap lingkungan, peningkatan konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan minoritas kecil dari penduduk dunia, dan krisis lainnya koperasi tidak diharapkan memecahkan semua permasalahanpermasalahn tersebut, tapi koperasi diharapkan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi penyelesaiannya. Koperasi diharapkan menjadi lembaga yang dapat membantu orangorang agar dapat keluar dengan cara menolong dirinya sendiri dari kesenjangan. Dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. koperasi menerapkan nilai-nilai yang dianut koperasi. Nilai pertama ialah swadaya self-help yang berdasarkan pada Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 kepercayaan yang mana semua orang dapat dan seharusnya berupaya keras mengendalikan nasibnya sendiri. Kedua, swa tanggung jawab yang artinya setiap anggota mempunyai tanggung jawab bagi koperasinya, bagi berdiri dan kelanjutan vitalitasnya. Anggota koperasi bertanggung jawab memastikan koperasi tetap independen dari oraganisasi lain, publik, atau swasta. Ketiga, persamaan yang menjelaskan perbedaan utama koperasi dengan lembaga lain adalah dasar kepribadian sebagai modal utama. Keempat, keadilan dimana koperasi harus memperlakukan secara adil setiap anggotanya seperti imbalan karena partisipasi melalui pembagian sisa hasil usaha. Kelima, kesetiakawanan dimana koperasi bukan sekedar bentuk terselubung dari kepentingan pribadi yang dibatasi, anggota mempunyai tanggung jawab agar semua anggota diperlakukan seadill mungkin dan kepentingan umum yang menjadi perhatian utama. Keenam adalah nilai demokrasi. Posisi koperasi di Indonesia pada dasarnya justru didominasi oleh koperasi kredit yang menguasai antara 55-60 persen dari keseluruhan aset koperasi. Sementara itu dilihat dari populasi koperasi yang terkait dengan program pemerintah hanya sekitar 25% dari populasi koperasi atau sekitar 35% dari populasi koperasi aktif. Sitepu dan Hasyim 2018 mengatakan bahwa potensi koperasi pada saat ini telah mampu untuk memulai gerakan koperasi yang bersifat otonom, tapi fokus bisnis koperasi harus diarahkan pada ciri universalitas kebutuhan yang tinggi seperti jasa keuangan, pelayanan infrastruktur serta pembelian bersama. Dengan otonomi, selain peluang untuk memanfaatkan potensi lokal, juga terdapat potensi konflik yang harus diselesaikan di tingkat daerah. Dalam hal ini, pemantapan potensi keuangan, pengembangan jaringan informasi dan pengembangan pusat inovasi dan teknologi menjadi syarat pendukung kokohnya eksistensi koperasi. Pemerintah daerah dapat mendorong berkembangnya lembaga penjaminan kredit di daerahnya. METODE PENELITIAN Metode penelitian ialah cara ilmiah yang digunakan peneliti untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu Sugiyono; 2010. Sitepu dan Hasyim 2018 menyatakan bahwa metode penelitian merupakan langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang dikembangkan untuk memperoleh pengetahuan dengan menggunakan prosedur yang reliabel dan terpercaya. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan ialah penelitian kepustakaan. Studi kepustakaan ialah aktivitas dalam menghimpun dan mengumpulkan informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi objek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah atau artikel, disertasi maupun tesis, internet, dan sumber-sumber lain. Dengan melakukan studi kepustakaan, peneliti dapat memanfaatkan semua informasi dan pemikiran-pemikiran yang relevan dengan penelitiannya. HASIL DAN PEMBAHASAN 1. Ketika Perkembangan Koperasi di Indonesia dalam Era Millenial Koperasi masuk ke Indonesia sejak akhir abad XIX yakni sekitar tahun 1896 yang dipelopori oleh R. A. Wiriadmaja. Namun secara resmi gerakan koperasi Indonesia baru lahir pada tanggal 12 Juli 1947 pada kongres I di Tasikmalaya yang diperingati sebagai Hari Koperasi Indonesia. Bapak Koperasi Indonesia Dr. Mohammad Hatta menyatakan bahwa koperasi ialah sebagai badan usaha bersama yang berdasarkan asas kekeluargaan. Matdoan 2017 menyebutkan bahwa Perkembangan koperasi di Indonesia merupakan hal yang paling tragis dari tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun koperasi sering disebut-sebut Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 sebagai pilar sistem perekonomian. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah atau bahkan dukungan yang berlebihan. Koperasi adalah lembaga ekonomi yang cocok untuk diaplikasikan di Indonesia karena alam komunitas keluarga dan bekerja sama satu sama lain, sifat ini sesuai dengan prinsip kerjasama saat ini. Dahulu kala bangsa Indonesia telah mengenal kekeluargaan dan semangat gotong royong dari nenek moyang Indonesia Sitepu dan Hasyim, 2018. Terjadinya kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada pertengahan abad ke-18 telah mengubah wajah dunia. Berbagai penemuan di bidang teknologi revolusi industri telah menciptakan tatanan ekonomi dunia baru. Tatanan ekonomi global terfokus pada kepentingan individu kapitalisme yang merupakan pemilik modal. Kapitalis atau pemilik modal memanfaatkan penemuanpenemuan baru ini untuk memperkaya diri dan memperkuat status ekonomi mereka. Keinginan serakah ini memicu persaingan bebas tanpa batas. Sistem ekonomi kapitalis/liberal paling menguntungkan pemilik modal dan membawa ancaman kemiskinan atau kelaparan bagi masyarakat yang rentan secara ekonomi. Sejak awal mula koperasi berdiri hingga saat ini masih diminati pemerintah. Pasal 33 UUD 1945 mengatur bahwa koperasi harus menjadi pusat perekonomian Indonesia, sejak awal pendirian koperasi harus memberikan kontribusi bagi kesejahteraan anak. Hal ini mencegah koperasi untuk menghindari kepentingan pemerintah. Keberadaan koperasi juga menjadi perhatian pemerintah. Koperasi dan UKM terus melaksanakan berbagai program, karena masih eksis hingga saat ini. Keberadaan koperasi kini menjadi perhatian karena generasi baru atau sering disebut generasi millenial menganggap koperasi sebagai lembaga yang sudah usang. 2. Langkah Strategis Koperasi dalam Menghadapi Industri Menurut Kristian dkk, 2020 bahwa keberadaan koperasi menjadi isu utama bagi pemerintah. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil melakukan banyak hal untuk mempertahankan eksistensi koperasi. Salah satu cara yang dilakukan ialah rebranding koperasi. Rebranding koperasi merupakan solusi yang tepat untuk mempertahankan eksistensi koperasi. Langkah pertama dalam rebranding koperasi adalah meluncurkan program reformasi koperasi yang komprehensif. Reformasi koperasi yang komprehensif harus menciptakan koperasi yang berkualitas dan memperluas wawasan akan peran milenial sebagai tulang punggung perekonomian nasional. Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil 2018 berhasil meningkatkan pangsa koperasi dalam PDB nasional dari 1,71% pada tahun 2014 menjadi 4,48% pada tahun 2017 berkat reformasi koperasi secara keseluruhan. Upaya nyata pemerintah lainnya untuk mendukung program reformasi koperasi secara keseluruhan ialah dengan mengadopsi aplikasi MyCOOP untuk operasional Harkopnas. MyCOOP merupakan sebuah aplikasi mobile yang dikembangkan oleh perusahaan teknologi informasi milik koperasi dan dirancang oleh para penggiat teknologi kolaboratif untuk bekerja sama atau beradaptasi dengan pergerakan perubahan Indonesia dan dunia. Kehadiran aplikasi MyCOOP menjadi bukti keseriusan Komisi Kerjasama Indonesia dalam menggalakkan koperasi yang sejalan dengan tema Revolusi Kerjasama Global Industri Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 Selain upaya pemerintah diatas, Matdoan 2017 mengatakan bahwa dalam menghadapi tantangan globalisasi saat ini, ada enam strategi yang harus dilakukan oleh koperasi, yakni 1. Melakukan pertumbuhan usaha yang cepat, yaitu dengan meningkatkan jumlah karyawan dan unit bisnis dengan tetap menjaga lini produk dan jangkauan pasar. Tindakan seperti itu akan mengubah ukuran koperasi, bukan ruang lingkup operasinya. 2. Melakukan perubahan terhadap bauran produk, yakni perubahan lini produk masih mempengaruhi perusahaan koperasi di Indonesia, dan strategi pemasaran dan strategi penjualan dapat menambah produk seperti akuisisi. 3. Melakukan perubahan terhadap jangkauan pasar, hal tersebut bermaksud agar orientasi pasar pindah ke lini produk yang sama, memasuki pasar internasional atau memperluas geografis dan menemukan target konsumen baru. 4. Malakukan teknik pemindahan, yaitu dengan tujuan untuk mengubah persepsi konsumen dan/atau calon konsumen koperasi. 5. Melakukan teknik diversifikasi, maksudnya diversifikasi meliputi penambahan produk dan perluasan pasar di area bisnis primer dan sekunder. 6. Melakukan kolaborasi dan kemitraan dengan usaha koperasi lainnya, yakni dengan kolaborasi antar koperasi yang pada akhirnya akan menciptakan keunggulan kompetitif. 3. Implementasi Metode Antisipasi Koperasi dalam tantangan Industri Dalam mengantisipasi tantangan industri masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal. Secara internal, koperasi masih memiliki banyak kekurangan. Misalnya, yang paling berbahaya adalah penyalahgunaan koperasi sebagai alat sosial politik. Lebih buruk lagi, manajer yang suportif dapat menduduki status birokrasi, politik, atau sosial, yang mengarah pada konflik peran. Konflik dengan non koperasi dapat berkembang menjadi koperasi dan mempengaruhi citra koperasi. Dari luar, ada bentuk pemerintahan yang ambigu dalam konteks pembangunan bersama, karena sumber daya dan pertanian dialokasikan untuk mengurangi konflik sosial-politik dan tidak mungkin untuk mencapai ekonomi tertentu dalam agenda. Koperasi tidak berfungsi sebagai sarana advokasi dan perjuangan ekonomi cenderung dinetralisir. Berikut ini adalah gambaran tahapan antisipasi dalam menghadapi tantangan Industri 1. Untuk menjalankan usaha, pimpinan koperasi harus memahami dan memenuhi kebutuhan kelompok anggotanya. Proses menemukan kebutuhan sekelompok anggota bersifat regional bersyarat. Dengan mempertimbangkan keinginan anggota koperasi, persyaratan kolektif setiap kelompok mungkin berbeda. 2. Ada biaya transaksi yang efisien antara koperasi dan anggota, dan biaya ini lebih rendah daripada biaya transaksi yang dikeluarkan oleh non-koperasi. Kepemimpinan dan keseriusan pegawai dalam pengelolaan koperasi. Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 Selain bekerja keras, amanah, jujur, dan transparan orang harus bekerja sama untuk memilih persona manajemen. 3. Pemahaman pengelolaan jati diri dan anggota koperasi, pemahaman koperasi, nilai-nilai koperasi, prinsip-prinsip gerakan koperasi memerlukan landasan dari semua kegiatan koperasi. PNS khususnya yang membidangi koperasi memiliki pemahaman yang utuh dan mendalam tentang koperasi. 4. Kegiatan koperasi memiliki efek sinergis dengan kegiatan usaha anggota. 5. Koperasi produksi perlu merestrukturisasi dan memodifikasi strategi operasional mereka untuk menghadapi tantangan yang mereka hadapi. Dengan cara ini, koperasi setidaknya dapat merespons era globalisasi saat ini, daripada terseret arus globalisasi yang mereduksi koperasi. Koperasi Indonesia juga merupakan identitas bangsa yang mengembangkan perekonomian, jadi mari kita perbaiki dari awal. 4. Peluang dan Tantangan Koperasi Dalam Industri Adanya perkembangan terknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut. Oleh sebab itu koperasi akan tetap berperan dalam perekonomian domestik dan internasional selama mampu menjadi pelaku ekonomi pelaku usaha yang bersaing dengan pelaku ekonomi lainnya. Dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri di era globalisasi terhadap koperasi ialah 1. Berdasarkan teori “keunggulan relatif” David Ricardo, produksi global dapat ditingkatkan. Spesialisasi dan perdagangan dapat membuat penggunaan faktor produksi global menjadi lebih efisien dan meningkatkan produksi global, dan masyarakat dapat memperoleh manfaat dari spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk peningkatan pendapatan, sehingga dapat meningkatkan pengeluaran dan tabungan. 2. Memperkuat kemakmuran bangsa yakni dengan menjalin perdagangan bebas yang memungkinkan orang untuk mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri, memberi konsumen lebih banyak pilihan, dan dapat memperoleh keuntungan dari produk yang lebih baik dengan harga yang lebih rendah. Akan memperluas pasar domestik untuk produk. 3. Menyediakan lebih banyak modal untuk pembangunan ekonomi Perkembangan sektor industri dan banyak daerah lainnya dikembangkan terutama melalui investasi perusahaan asing maupun perusahaan swasta domestik. Perusahaan-perusahaan domestik ini seringkali membutuhkan perbankan dan modal pasar saham. Modal asing, terutama ibu kota negara maju yang memiliki akses ke pasar uang dan modal dalam negeri, dapat membantu menyediakan modal yang diperlukan. 4. Perdagangan luar negeri yang bebas memungkinkan suatu negara memiliki pasar yang jauh lebih besar daripada pasar domestiknya. Mendapatkan lebih banyak modal dan keterampilan yang lebih baik. Modal dapat diperoleh dari investasi asing, dan dinilai terutama di negara berkembang Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 karena tantangan yang dihadapi oleh pekerja terampil dan terampil dari negara berkembang dan kurangnya modal. Toha 2002 mengatakan bahwa revolusi industry di era globalisasi saat ini menggambarkan proses percepatan interaksi luas di bidang politik, teknologi, ekonomi, masyarakat dan budaya. Dari segi ekonomi, esensi globalisasi pada hakikatnya adalah peningkatan konsistensi dengan penanaman modal asing, perbankan dan keuangan internasional, serta aliran devisa di dalam dan di luar perekonomian. Tantangan pembangunan kedepan sebenarnya cukup berat. Tanpa kewenangan koperasi, dapat tergantikan dalam persaingan yang semakin mengglobal. Melihat karakteristik globalisasi, dimana barang, modal, dan uang dapat bergerak bebas dan perlakuan pelaku ekonomi domestik dan pelaku ekonomi asing asing adalah sama. Setelah itu, tidak ada alasan lagi mengapa negara ini serakah dan tidak efisien. KESIMPULAN Berdasarkan hasil penelitian sebelumnya, kajian teori dan pembahasan yang sudah diuraikan, maka dapat disimpulkan bahwa koperasi merupakan bagian dari pengaturan struktur ekonomi, yang berarti bahwa koperasi ikut serta dalam kegiatan gotong royong dalam rangka mewujudkan kehidupan ekonomi dan kemakmuran baik bagi mereka yang menjadi anggotanya sendiri mungkin masyarakat sekitar. Perkembangan koperasi di Indonesia merupakan hal yang paling tragis dari tiga pilar pembangunan ekonomi Indonesia, meskipun koperasi sering disebut-sebut sebagai pilar sistem perekonomian. Dan selama ini, menurut status koperasi dalam sistem perekonomian Indonesia, koperasi mendapat dukungan pemerintah. Adanya perkembangan teknologi, informasi, komunikasi dan perubahan gaya serta pola pikir masyarakat seharusnya tidak menjadi sebuah ancaman bagi koperasi, justru koperasi harus menangkap dampak positif dari perkembangan tersebut sehingga dampak positif yang menjadi peluang koperasi untuk meningkatkan perannya dalam pembangunan ekonomi bangsa dalam revolusi industri di era globalisasi. Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran agar dalam mengantisipasi tantangan industri masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal harus secara bersama-sama bersinergi dalam menghadapi tantangan tersebut. SARAN Berdasarkan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya, maka penulis memberikan saran agar dalam mengantisipasi tantangan industri masih banyak hal yang perlu dibenahi di dalam koperasi baik di sisi internal maupun eksternal harus secara bersama-sama bersinergi dalam menghadapi tantangan tersebut. Beberapa kendala yang ditemukan saat penelitian ini yaitu mengumpulkan dan menganalisis data terkait dengan tantangan dan peluang koperasi dalam mengahadapi revolusi industri Keterbatasan penelitian ini ialah menggunakan data yang hanya bersifat studi kepustakaan tanpa ada data primer. Oleh sebab itu diharapkan peneliti selanjutnya agar lebih teliti lagi dalam mencari data yang paling tepat dan cocok dalam melakukan penelitiannya serta memperkuat data penelitiannya. DAFTAR PUSTAKA Anhari. Ally. 2010. Analisis Laporan Keuangan Pada Koperasi. Skripsi. Surakarta Nabila Edyliana Putri & Arjuna Rizaldi 2021 Baga LM, Yanuar R, Karokaro FW, Azis K. 2009. Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis [Diktat Perkuliahan]. Bogor ID Institut Pertanian Bogor Dahuri R. 2018. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di era revolusi industri Hariyono. 2003. Koperasi sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gajah mada Kadir H, Yusuf Y. 2012. Optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah. Jurnal Ekonomi 203 1-9 Kristian, dkk. 2020. Mi-Co Millennial Cooperative Solusi Rebranding Koperasi Era Milenial Menyongsong Bonus Demografi 2030. Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan. Institut Pertanian Bogor 22 Matdoan. 2017. Tantangan Koperasi Dalam Perkembangannya Di Era Global. Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi 11 1 Pemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. JakartaID Sekretariat Negara. Rosmiati E. 2012. Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. WIDYA 41- 46. Saputra I, Saoqillah A. 2017. Koperasi sebagai soko guru penggerak ekonomi pancasila. Jurnal Riset Manajemen dan Bisnis 22 139-146. Sartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Indonesia. Jakarta Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi?. Jakarta ID Pusat Studi Industri Dan UKM Universitas Trisakti. ResearchGate has not been able to resolve any citations for this SaputraAkhmad SaoqillahThis paper discusses the economics conception of Pancasila as the strategic value of the five precepts formulated by the founders of the nation. The method in this research is library research. The result of the study is Pancasila economics has the spirit of divinity, humanity, national unity, populist and social justice. The conclusion of this research is Pancasila economics present in the form of Koperasi as "soko guru" which aim to realize prosperity of Indonesian people. Keywords economic of Pancasila, koperasiKoperasi dan Kelembagaan AgribisnisL M BagaR YanuarF W KarokaroK AzisBaga LM, Yanuar R, Karokaro FW, Azis K. 2009. Koperasi dan Kelembagaan Agribisnis [Diktat Perkuliahan].Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di era revolusiBogorBogor ID Institut Pertanian Bogor Dahuri R. 2018. Peran koperasi dalam pembangunan ekonomi di era revolusi industri sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gajah madaHariyonoHariyono. 2003. Koperasi sebagai Strategi Pengembangan Ekonomi Pancasila, Pusat Studi Ekonomi Pancasila Universitas Gajah madaOptimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerahH KadirY YusufKadir H, Yusuf Y. 2012. Optimalisasi pengaruh dan eksistensi koperasi sebagai soko guru perekonomian daerah. Jurnal Ekonomi 203 1-9Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang PerkoperasianPemerintah Republik IndonesiaPemerintah Republik Indonesia. 1992. Undang Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian. JakartaID Sekretariat sebagai implementasi ekonomi kerakyatanE RosmiatiRosmiati E. 2012. Koperasi sebagai implementasi ekonomi kerakyatan. WIDYA Indonesia. Jakarta TambunanPartomo SartikaTiktikSartika, Partomo Tiktik. 2009. Ekonomi Indonesia. Jakarta Tambunan. 2008. Prospek Perkembangan Koperasi di Indonesia ke Depan Masih Relevankah Koperasi di dalam Era Modernisasi Ekonomi?. Jakarta ID Pusat Studi Industri Dan UKM Universitas Trisakti.

jurnal perekonomian indonesia dalam era globalisasi